Menurut Taruna, pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada hari ini bertujuan membangun nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara BPOM dan Kementerian Pertahanan. Kerja sama ini berkaitan dengan rencana Kementerian Pertahanan dan TNI untuk memproduksi obat secara mandiri melalui lembaga-lembaga farmasi yang mereka miliki. “Hubungannya dalam apa? Yang berhubungan dengan kita tahu bahwa di Kementerian Pertahanan, di TNI ada lembaga obat, lembaga farmasi, yang keinginannya untuk memproduksi obat-obatan sendiri,” kata Taruna. Selain itu, Taruna menyoroti peran rumah sakit milik TNI dan Polri di seluruh Indonesia yang dapat mendukung ketersediaan obat nasional. Dia bilang, Menhan Sjafrie memiliki pandangan bahwa ketersediaan obat merupakan bagian dari ketahanan nasional, dan karena itu perlu dikelola sesuai aturan yang berlaku. Kami Sangat Mendukung “Dalam konteks itulah, maka Bapak Menteri Pertahanan berpikiran ingin mengikuti aturan perundang-undangan yang ada, bagaimana menjadikan kebutuhan obat nasional itu bagian dari ketahanan nasional,” kata Taruna. Taruna menegaskan, BPOM mendukung penuh inisiatif tersebut karena sejalan dengan misi lembaganya untuk mewujudkan kemandirian obat nasional. “Dan dari pihak Badan POM menganggap kemandirian obat betul itu bagian dari ketahanan nasional. Jadi, dalam konteks ini Kementerian Pertahanan ingin berkontribusi, ingin membantu pemerintah untuk ketersediaan obat-obatan,” imbuh dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “BPOM Sebut Harga Obat Mahal, Gandeng TNI Jadi Salah Satu Solusi”, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2025/05/20/13541961/bpom-sebut-harga-obat-mahal-gandeng-tni-jadi-salah-satu-solusi?source=headline.