Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Jakarta, secara resmi bernama Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan sekaligus daerah otonom setingkat provinsi. Jakarta memiliki lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi. Sementara menurut pengertian secara umum, Jakarta merupakan kota metropolitan. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal sebagai Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Jakarta juga mempunyai julukan The Big Durian karena dianggap kota yang sebanding dengan New York City (Big Apple).^[9]

Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 11.240.000 jiwa pada tahun 2023.^[3] Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yaitu Bandara Soekarno–Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, serta tiga pelabuhan laut, yaitu Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol.

Etimologi

Daerah ini sudah beberapa kali berganti nama dalam beberapa periode yang tercantum sebagai berikut.^[13]

• Sunda Kelapa (397—1527)
• Jayakarta (1527—1619)
• Batavia (1619—1942)
• Jakaruta Tokubetsu Shi (1942—1945)
• Djakarta (1945—1972)
• Jakarta (1972—sekarang)

Propaganda Jepang yang menekankan “Indonesia Raya“, sebuah lagu dengan status yang setara dengan “Kimigayo” sebagai lagu kebangsaan Indonesia secara De facto pada Masa Pendudukan Jepang.

Nama “Jakarta” sudah digunakan sejak masa pendudukan Jepang tahun 1942, untuk menyebut wilayah bekas Gemeente Batavia yang diresmikan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905.^[14] Nama “Jakarta” merupakan kependekan dari kata Jayakarta (aksara Dewanagari: जयकृत), yang berasal dari kata bahasa Sanskerta जय jaya (kemenangan), dan कृत krta (kemakmuran), sehingga Jayakarta sehingga berarti “kota kejayaan dan kemakmuran”. Nama itu diberikan oleh orang-orang Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fatahillah (Faletehan) setelah menyerang dan berhasil menduduki pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527 dari Portugis.

Nama ini diterjemahkan sebagai “kota kemenangan” atau “kota kejayaan”. Namun, sejatinya berarti “kemenangan yang diraih oleh sebuah perbuatan atau usaha” karena berasal dari dua kata Sanskerta yaitu Jaya (जय) yang berarti “kemenangan”^[15] dan Karta (कृत) yang berarti “dicapai”.^[16]

Bentuk lain ejaan nama kota ini telah sejak lama digunakan. Sejarawan Portugis, João de Barros, dalam Décadas da Ásia (1553) menyebutkan keberadaan “Xacatara dengan nama lain Caravam (Karawang)”.

Sebuah dokumen (piagam) dari Banten (k. 1600) yang dibaca ahli epigrafi Van der Tuuk juga telah menyebut istilah wong Jaketra,^[17] demikian pula nama Jaketra juga disebutkan dalam surat-surat Sultan Banten^[18] dan Sajarah Banten (pupuh 45 dan 47)^[19] sebagaimana diteliti Hoessein Djajadiningrat. Laporan Cornelis de Houtman tahun 1596 menyebut Pangeran Wijayakrama sebagai koning van Jacatra (raja Jakarta).

Sejarah

Lihat pula: Sunda Kelapa, Kerajaan Sunda dan Sejarah Batavia

Sunda Kalapa (397–1527)

Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan Kerajaan Sunda yang bernama Sunda Kalapa (Aksara Sunda: ᮞᮥᮔ᮪ᮓ ᮊᮜᮕ), berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Ibu kota Kerajaan Sunda yang dikenal sebagai Dayeuh Pakuan Padjadjaran atau Pajajaran (sekarang Bogor) dapat ditempuh dari pelabuhan Sunda Kelapa selama dua hari perjalanan.

Menurut sumber Portugis, Sunda Kalapa merupakan salah satu pelabuhan yang dimiliki Kerajaan Sunda selain pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara dan Cimanuk. Sunda Kelapa yang dalam teks ini disebut Kalapa dianggap pelabuhan yang terpenting karena dapat ditempuh dari ibu kota kerajaan yang disebut dengan nama Dayo (dalam bahasa Sunda modern: dayeuh yang berarti “ibu kota”) dalam tempo dua hari.

Kerajaan Sunda sendiri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanagara pada abad ke-5 sehingga pelabuhan ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-5 dan diperkirakan merupakan ibu kota Tarumanagara yang disebut Sundapura (bahasa Sanskerta yang berarti “Kota Sunda”).^[20]

Pada abad ke-12, pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat warna untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu.

Sejarah

Lihat pula: Sunda Kelapa, Kerajaan Sunda dan Sejarah Batavia

Sunda Kalapa (397–1527)

Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan Kerajaan Sunda yang bernama Sunda Kalapa (Aksara Sunda: ᮞᮥᮔ᮪ᮓ ᮊᮜᮕ), berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Ibu kota Kerajaan Sunda yang dikenal sebagai Dayeuh Pakuan Padjadjaran atau Pajajaran (sekarang Bogor) dapat ditempuh dari pelabuhan Sunda Kelapa selama dua hari perjalanan.

Menurut sumber Portugis, Sunda Kalapa merupakan salah satu pelabuhan yang dimiliki Kerajaan Sunda selain pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara dan Cimanuk. Sunda Kelapa yang dalam teks ini disebut Kalapa dianggap pelabuhan yang terpenting karena dapat ditempuh dari ibu kota kerajaan yang disebut dengan nama Dayo (dalam bahasa Sunda modern: dayeuh yang berarti “ibu kota”) dalam tempo dua hari.

Kerajaan Sunda sendiri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanagara pada abad ke-5 sehingga pelabuhan ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-5 dan diperkirakan merupakan ibu kota Tarumanagara yang disebut Sundapura (bahasa Sanskerta yang berarti “Kota Sunda”).^[20]

Pada abad ke-12, pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat warna untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu.

Batavia (1619–1942)

Belanda datang ke Jayakarta sekitar akhir abad ke-16, setelah singgah di Banten pada tahun 1596. Jayakarta pada awal abad ke-17 diperintah oleh Pangeran Jayakarta, salah seorang kerabat Kesultanan Banten. Pada 1619, VOC dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen menduduki Jayakarta setelah mengalahkan pasukan Kesultanan Banten dan kemudian mengubah namanya menjadi Batavia.

Pada 5 Januari 1699, Batavia dilanda gempa bumi berkekuatan 7,4 hingga 8,0 M_w berpusat di wilayah Selat Sunda, hingga menyebabkan kerusakan meluas dan menewaskan 128 orang.

Selama kolonialisasi Belanda, Batavia berkembang menjadi kota yang besar dan penting. (Lihat Batavia). Untuk pembangunan kota, Belanda banyak mengimpor budak-budak sebagai pekerja. Kebanyakan dari mereka berasal dari Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok, dan pesisir Malabar, India. Sebagian berpendapat bahwa mereka inilah yang kemudian membentuk komunitas yang dikenal dengan nama suku Betawi.

Saat itu luas Batavia hanya mencakup daerah yang saat ini dikenal sebagai Kota Tua di Jakarta Utara. Sebelum kedatangan para budak tersebut, sudah ada masyarakat Sunda yang tinggal di wilayah Jayakarta seperti masyarakat Jatinegara Kaum.

Sedangkan suku-suku dari etnis pendatang, pada zaman kolonialisme Belanda, membentuk wilayah komunitasnya masing-masing. Maka di Jakarta ada wilayah-wilayah bekas komunitas itu seperti Pecinan, Pekojan, Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Ambon, Kampung Bali, dan Manggarai.

Pada tanggal 9 Oktober 1740, terjadi kerusuhan di Batavia dengan terbunuhnya 5.000 orang Tionghoa. Dengan terjadinya kerusuhan ini, banyak orang Tionghoa yang lari ke luar kota dan melakukan perlawanan terhadap Belanda.^[21] Dengan selesainya Koningsplein (Gambir) pada tahun 1818, Batavia berkembang ke arah selatan.

Tanggal 1 April 1905 di Ibukota Batavia dibentuk dua kotapraja atau gemeente, yakni Gemeente Batavia dan Meester Cornelis. Tahun 1920, Belanda membangun kota taman Menteng, dan wilayah ini menjadi tempat baru bagi petinggi Belanda menggantikan Molenvliet di utara. Pada tahun 1935, Batavia dan Meester Cornelis (Jatinegara) telah terintegrasi menjadi sebuah wilayah Jakarta Raya.^[22]

Pada 1 Januari 1926 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk pembaharuan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yang lebih luas. Di Pulau Jawa dibentuk pemerintahan otonom provinsi. Provincie West Java adalah provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Jawa yang diresmikan dengan surat keputusan tanggal 1 Januari 1926, dan diundangkan dalam Staatsblad (Lembaran Negara) 1926 No. 326, 1928 No. 27 jo No. 28, 1928 No. 438, dan 1932 No. 507. Batavia menjadi salah satu keresidenan dalam Provincie West Java di samping Banten, Buitenzorg (Bogor), Priangan, dan Cirebon.

Djakarta (1942–1945)

Pendudukan oleh Jepang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti nama Batavia menjadi Djakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II. Kota ini juga merupakan tempat dilangsungkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan tahun 1949.^[23]

Jakarta (1945–sekarang)

Sejak kemerdekaan sampai sebelum tahun 1959, Djakarta adalah bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1959, status Kota Djakarta mengalami perubahan dari sebuah kotapraja di bawah wali kota ditingkatkan menjadi daerah tingkat satu (Dati I) yang dipimpin oleh gubernur. Yang menjadi gubernur pertama ialah Soemarno Sosroatmodjo, seorang dokter tentara. Pengangkatan Gubernur DKI waktu itu dilakukan langsung oleh Presiden Sukarno.

Pada tahun 1961, status Djakarta diubah dari Daerah Tingkat Satu menjadi Daerah Chusus Ibukota (DCI, sekarang dieja Daerah Khusus Ibukota/DKI) dan gubernurnya tetap dijabat oleh Sumarno.^[24]

Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Dalam waktu 5 tahun penduduknya berlipat lebih dari dua kali. Berbagai kantung permukiman kelas menengah baru kemudian berkembang, seperti Kebayoran Baru, Cempaka Putih, Pulo Mas, Tebet, dan Pejompongan. Pusat-pusat permukiman juga banyak dibangun secara mandiri oleh berbagai kementerian dan institusi milik negara seperti Perum Perumnas.

Pada masa pemerintahan Soekarno, Jakarta melakukan pembangunan proyek besar, antara lain Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, dan Monumen Nasional. Pada masa ini pula Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman mulai dikembangkan sebagai pusat bisnis kota, menggantikan poros Medan Merdeka-Senen-Salemba-Jatinegara. Pusat permukiman besar pertama yang dibuat oleh pihak pengembang swasta adalah Pondok Indah (oleh PT Pembangunan Jaya) pada akhir dekade 1970-an di wilayah Jakarta Selatan.

Laju perkembangan penduduk ini pernah coba ditekan oleh gubernur Ali Sadikin pada awal 1970-an dengan menyatakan Jakarta sebagai “kota tertutup” bagi pendatang. Kebijakan ini tidak bisa berjalan dan dilupakan pada masa-masa kepemimpinan gubernur selanjutnya. Hingga saat ini, Jakarta masih harus bergelut dengan masalah-masalah yang terjadi akibat kepadatan penduduk, seperti banjir, kemacetan, serta kekurangan alat transportasi umum yang memadai.

Pada Mei 1998, terjadi kerusuhan di Jakarta yang memakan korban banyak etnis Tionghoa. Gedung MPR/DPR diduduki oleh para mahasiswa yang menginginkan reformasi. Buntut kerusuhan ini adalah turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan.^[25]

Ekonomi

Jakarta merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Saat ini, lebih dari 70% uang negara beredar di Jakarta.^[26] Perekonomian Jakarta terutama ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan. Beberapa sentra perdagangan di Jakarta yang menjadi tempat perputaran uang cukup besar adalah kawasan Tanah Abang dan Glodok. Kedua kawasan ini masing-masing menjadi pusat perdagangan tekstil serta dengan sirkulasi ke seluruh Indonesia. Bahkan untuk barang tekstil dari Tanah Abang, banyak pula yang menjadi komoditas ekspor. Sedangkan untuk sektor keuangan, yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Jakarta adalah industri perbankan dan pasar modal. Untuk industri pasar modal, pada bulan Mei 2013 Bursa Efek Indonesia tercatat sebagai bursa yang memberikan keuntungan terbesar, setelah Bursa Efek Tokyo.^[27] Pada bulan yang sama, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia telah mencapai USD 510,98 miliar atau nomor dua tertinggi di kawasan ASEAN.^[28] Sebagai pusat perekonomian Indonesia, Jakarta bukan sebagai pusat perdagangan dari penjuru wilayah, tetapi Jakarta juga memfasilitasi pembangunan ekonomi di sebagian besar Jawa Barat seperti Bandung, Tasikmalaya dan Cirebon, sebagian Banten meliputi Kota Cilegon dan Serang, Kalimantan Barat, Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2012, pendapatan per kapita masyarakat Jakarta sebesar Rp 110,46 juta per tahun (USD 12,270).^[29] Sedangkan untuk kalangan menengah atas dengan penghasilan Rp 240,62 juta per tahun (USD 26,735), mencapai 20% dari jumlah penduduk. Di sini juga bermukim lebih dari separuh orang-orang kaya di Indonesia dengan penghasilan minimal USD 100,000 per tahun. Kekayaan mereka terutama ditopang oleh kenaikan harga saham serta properti yang cukup signifikan. Saat ini Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan harga properti mewah yang tertinggi di dunia, yakni mencapai 38,1%.^[30] Selain hunian mewah, pertumbuhan properti Jakarta juga ditopang oleh penjualan dan penyewaan ruang kantor. Pada periode 2009-2012, pembangunan gedung-gedung pencakar langit (di atas 150 meter) di Jakarta mencapai 87,5%, dari 40 gedung pada tahun 2009 menjadi 75 gedung pada tahun 2012. Hal ini telah menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan pencakar langit tercepat di dunia.^[31] Pada tahun 2020, diperkirakan jumlah pencakar langit di Jakarta akan mencapai 250 unit. Dan pada saat itu Jakarta telah memiliki gedung tertinggi di Asia Tenggara dengan ketinggian mencapai 638 meter (The Signature Tower).

Transportasi

Di DKI Jakarta, tersedia jaringan jalan raya dan jalan tol yang melayani seluruh kota. Namun, perkembangan jumlah mobil dengan jumlah jalan sangatlah timpang (5—10% dengan 4—5%).

Menurut data dari Dinas Perhubungan DKI, tercatat 46 kawasan dengan 100 titik simpang rawan macet di Jakarta. Definisi rawan macet adalah arus tidak stabil, kecepatan rendah serta antrean panjang. Selain oleh warga Jakarta, kemacetan juga diperparah oleh para pelaju dari kota-kota di sekitar Jakarta seperti Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bogor yang bekerja di Jakarta. Untuk di dalam kota, kemacetan dapat dilihat di Jalan Sudirman, Jalan Thamrin, Jalan Rasuna Said, Jalan Satrio, dan Jalan Gatot Subroto. Kemacetan sering terjadi pada pagi dan sore hari, yakni pada saat jam pergi dan pulang kantor.^[32]

Untuk melayani mobilitas penduduk Jakarta, pemerintah menyediakan sarana bus PPD. Selain itu terdapat pula bus kota yang dikelola oleh pihak swasta, seperti Mayasari Bakti, MetroMini, Kopaja, dan Bianglala Metropolitan. Bus-bus ini melayani rute yang menghubungkan terminal-terminal dalam kota, antara lain Pulogadung, Kampung Rambutan, Blok M, Kalideres, Grogol, Tanjung Priok, Lebak Bulus, Rawamangun, dan Kampung Melayu. Untuk angkutan lingkungan, terdapat angkutan kota seperti Mikrolet dan KWK, dengan rute dari terminal ke lingkungan sekitar terminal. Selain itu ada pula ojek, bajaj, dan bemo untuk angkutan jarak pendek. Tidak seperti wilayah lainnya di Jakarta yang menggunakan sepeda motor, di kawasan Tanjung Priok dan Jakarta Kota, pengendara ojek menggunakan sepeda ontel. Angkutan becak masih banyak dijumpai di wilayah pinggiran Jakarta seperti di Bekasi, Tangerang, dan Depok.^[33]

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memulai pembangunan kereta bawah tanah (subway) atau disebut juga dengan MRT Jakarta pada Tahun 2013. Subway jalur Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 15 km ditargetkan beroperasi pada 2019. Jalur kereta monorel juga sedang dipersiapkan melayani jalur Semanggi–Roxy yang dibiayai swasta dan jalur Kuningan–Cawang–Bekasi–Bandara Soekarno Hatta yang dibiayai pemerintah pusat. Untuk lintasan kereta api, pemerintah pusat sedang menyiapkan double track pada jalur lintasan kereta api Manggarai Cikarang. Selain itu juga, saat ini sudah dibangun jalur kereta api dari Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Jalur ini sudah siap dioperasikan dan dibuka untuk umum.^[34]

BRT Transjakarta

Artikel utama: Transjakarta

Sejak tahun 2004, Pemerintah DKI Jakarta telah menghadirkan layanan transportasi umum yang dikenal dengan TransJakarta. Layanan ini menggunakan bus AC dan halte yang berada di jalur khusus. Saat ini ada empat belas koridor Transjakarta yang telah beroperasi, yaitu:^[35]

• Koridor 1 Blok M–Kota
• Koridor 2 Pulo Gadung 1–Monas
• Koridor 3 Kalideres–Pasar Baru
• Koridor 4 Pulogadung 2–Tosari
• Koridor 5 Ancol–Kampung Melayu
• Koridor 6 Ragunan–Dukuh Atas 2
• Koridor 7 Kampung Rambutan–Kampung Melayu
• Koridor 8 Lebak Bulus–Juanda
• Koridor 9 Pluit–Pinang Ranti
• Koridor 10 Tanjung Priok–PGC 2
• Koridor 11 Kampung Melayu–Pulo Gebang
• Koridor 12 Pluit–Tanjung Priok
• Koridor 13 Tendean–CBD Ciledug

Kereta api komuter

Artikel utama: KRL Commuter LineKereta KRL Commuter LineJabodetabek di Stasiun Duren Kalibata.

Selain bus kota, angkutan kota, becak dan bus Transjakarta, sarana transportasi andalan masyarakat Jakarta adalah kereta api komuter yang di operasika oleh Kereta Api Indonesia (KAI) yang biasa dikenal dengan KRL Commuter Line. Kereta listrik ini beroperasi dari pagi hari hingga malam hari, melayani masyarakat penglaju yang bertempat tinggal di seputaran Jabodetabek. Ada beberapa jalur kereta rel listrik, yakni;^[36]

• B: Jakarta Kota–Depok/Bogor/Nambo
• C: Kampung Bandan–Pasar Senen/Manggarai–Bekasi/Cikarang
• R Tanah Abang–Tigaraksa/Rangkasbitung
• T Duri–Tangerang
• TP Jakarta Kota–Tanjung Priuk

Angkutan sungai

Artikel utama: Angkutan Sungai Jakarta

Angkutan Sungai, atau lebih populer dengan sebutan “Waterways”, adalah sebuah sistem transportasi alternatif melalui sungai di Jakarta, Indonesia. Sistem transportasi ini diresmikan penggunaannya oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pada tanggal 6 Juni 2007. Sistem ini merupakan bagian dari penataan sistem transportasi di Jakarta yang disebut Pola Transportasi Makro (PTM). Dalam PTM disebutkan bahwa arah penataan sistem transportasi merupakan integrasi beberapa model transportasi yang meliputi Bus Rapid Transit (BRT), Light Rapid Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT), dan Angkutan Sungai (Waterways).KeretaMRT di Jakarta.

Waterways mulai dioperasikan dan diintegrasikan dalam transportasi makro Jakarta setelah peresmian rute Halimun-Karet sepanjang 1,7 kilometer oleh Gubernur Sutiyoso pada 6 Juni 2007. Rute ini merupakan bagian dari perencanaan rute Manggarai-Karet sepanjang 3,6 kilometer. Waterways merupakan kelanjutan dari pengoperasian sistem transportasi TransJakarta. Untuk mengawali Waterways, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengoperasikan dua unit kapal yang masing-masing berkapasitas 28 orang yang disebut KM Kerapu III dan KM Kerapu IV yang berkecepatan maksimal 8 knot.^[37]

Infrastruktur

Sebagai salah satu kota metropolitan dunia, Jakarta telah memiliki infrastruktur penunjang berupa jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, gas, serat optik, bandara, dan pelabuhan. Saat ini rasio jalan di Jakarta mencapai 6,2% dari luas wilayahnya.^[38] Selain jalan protokol, jalan ekonomi, dan jalan lingkungan, Jakarta juga didukung oleh jaringan Jalan Tol Lingkar Dalam, Jalan Tol Lingkar Luar, Jalan Tol Jagorawi, dan Jalan Tol Ulujami-Serpong. Pemerintah juga berencana akan membangun Tol Lingkar Luar tahap kedua yang mengelilingi kota Jakarta dari Bandara Soekarno Hatta-Tangerang-Serpong-Cinere-Cimanggis-Cibitung-Tanjung Priok.

Untuk ke kota-kota lain di Pulau Jawa, Jakarta terhubung dengan Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang bersambung dengan Jalan Tol Cipularang ke Bandung atau Priangan Timur dan Jalan Tol Cipali ke Cirebon, Jawa Tengah/DI Yogyakarta beserta Jawa Timur. Selain itu juga tersedia layanan kereta api yang berangkat dari enam stasiun pemberangkatan di Jakarta. Untuk ke Pulau Sumatra, tersedia ruas Jalan Tol Jakarta-Merak yang kemudian dilanjutkan dengan layanan penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni.

Di sektor transportasi rel, Jakarta juga melayani kereta api antarkota menuju berbagai tujuan di Pulau Jawa melalui tiga lintas utama seperti lintas barat menghubungkan Jakarta dengan Bandung, lintas utara Jawa menghubungkan Jakarta dengan Surabaya melalui Semarang, dan lintas tengah menghubungkan Jakarta dengan Surabaya melalui Yogyakarta. Sebagai pusat bisnis Indonesia, Jakarta adalah pertemuan seluruh lin kereta komuter yang menghubungkan kota penyangga di Jabodetabek yang dikelola oleh KAI Commuter.

Berikut ini adalah enam stasiun kereta api utama di Provinsi DKI Jakarta dan layanan kereta api yang melayani stasiun tersebut.

• Stasiun Gambir di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat melayani kereta api antarkota kelas eksekutif dan sebagian kecil kelas campuran seperti KA Argo Cheribon, Argo Parahyangan, dan Pangandaran.
• Stasiun Pasar Senen di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat melayani kereta api antarkota kelas campuran dan ekonomi serta kereta komuter Commuter Line Cikarang.
• Stasiun Jakarta Kota di Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat adalah stasiun ujung bagi Commuter Line Bogor maupun Tanjung Priuk dan sebagian kecil kereta api antarkota seperti KA Kutojaya Utara
• Stasiun Manggarai di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan berperan sebagai penghubung utama bagi kereta komuter beserta kereta bandara Commuter Line seperti Commuter Line Bogor, Cikarang, dan Soekarno-Hatta.
• Stasiun Halim di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur melayani layanan kereta cepat Whoosh dan lintas rel terpadu LRT Jabodebek.
• Stasiun Tanah Abang di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat merupakan stasiun ujung bagi kereta komuter Commuter Line Rangkasbitung dan pemberhentian bagi Commuter Line Cikarang.

Berikut ini adalah lintas utama kereta api antarkota yang dilalui Provinsi DKI Jakarta dan Jabodetabek:

• Jalur kereta cepat Jakarta–Bandung: Halim–Padalarang–Tegalluar
• Lintas barat Jawa: Jakarta–Bandung
• Lintas utara Jawa: Jakarta–Cirebon–Semarang–Surabaya
• Lintas tengah Jawa: Jakarta–Purwokerto–Yogyakarta–Surakarta–Surabaya

Untuk ke luar pulau dan luar negeri, Jakarta memiliki satu pelabuhan laut di Tanjung Priok dan bandar udara yaitu:

• Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten yang melayani penerbangan internasional dan domestik.
• Bandara Halim Perdanakusuma di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur yang banyak berfungsi untuk melayani penerbangan kenegaraan serta penerbangan domestik.

Untuk pengadaan air bersih, saat ini Jakarta dilayani oleh dua perusahaan, yakni PT Aetra Air Jakarta untuk wilayah sebelah timur Sungai Ciliwung, dan PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) untuk wilayah sebelah barat Sungai Ciliwung. Pada tahun 2015, kedua perusahaan ini mampu menyuplai air bersih kepada 60% penduduk Jakarta.^[39]