Evaluasi Keberlanjutan Sistem Pengelolaan Air Bersih di Perkotaan

Sebagai upaya mendukung universal access pelayanan air minum 100%
Pemerintah Kota Blitar menyelenggarakan program pembangunan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis masyarakat. Analisa dokumen Rencana
Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Blitar Tahun 2015
menunjukkan bahwa prasarana yang telah terbangun mengalami beberapa
permasalahan, diantaranya tidak berjalannya operasional dan pemeliharaan serta
rendahnya kepedulian dan rasa memiliki SPAM. Dokumen RISPAM
merekomendasikan evaluasi secara menyeluruh terhadap keberlanjutan
pengelolaan SPAM. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai
pengelolaan SPAM berbasis masyarakat ditinjau dari aspek teknis, kelembagaan,
keuangan, sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat
keberlanjutan pengelolaan SPAM, mengetahui faktor penting dan faktor prioritas
pengembangan dalam pengelolaan SPAM berbasis masyarakat di Kota Blitar.
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan
mengidentifikasi kondisi eksisting dan menganalisa persepsi masyarakat dan
stakeholder terhadap keberlanjutan pengelolaan di tiga belas unit lokasi SPAM.
Data sekunder berasal dari lampiran evaluasi Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016
tentang Penyelenggaraan SPAM dan penelitian terdahulu. Data primer diperoleh
melalui observasi dan wawancara terstruktur dengan responden yaitu masyarakat
dan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan SPAM. Analisa data untuk
mengetahui tingkat keberlanjutan menggunakan rumus indeks, untuk faktor
penting menggunakan uji Relative Importance Index (RII) dan Confidence
Interval (CI), sedangkan untuk menyusun faktor prioritas menggunakan Indeks
Prioritas Pengembangan (IPP).
Hasil penilaian keberlanjutan pengelolaan SPAM berbasis masyarakat
ditinjau dari aspek teknis, kelembagaan, keuangan, dan sosial menunjukkan hasil
berkelanjutan, sedangkan aspek lingkungan mendapatkan hasil sangat
berkelanjutan. Faktor paling penting dalam pengelolaan SPAM berbasis
masyarakat adalah keberadaan iuran masyarakat. Sedangkan faktor yang
merupakan prioritas pengembangan adalah transparansi pengelolaan, pertemuan
dan partisipasi masyarakat, optimalisasi kinerja pompa dan reservoir, peraturan
pengelolaan, meningkatkan cakupan pelayanan, serta menetapkan iuran yang
sesuai dengan kebutuhan operasional pemeliharaan.
Kata kunci : evaluasi, keberlanjutan pengelola