Jakarta, 16 Mei 2025 — Pemerintah Indonesia mengeluarkan peringatan serius terkait lonjakan kasus peretasan (cyber attack) yang menyerang sistem digital instansi pemerintah dan perusahaan swasta. Dalam kuartal pertama tahun 2025 saja, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 12 juta upaya serangan siber, naik 35% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Serangan yang paling umum berupa phishing, ransomware, dan DDoS, dengan target utama sistem informasi keuangan, data kependudukan, serta layanan publik berbasis digital. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah peretasan terhadap sistem rumah sakit di Jawa Barat, yang menyebabkan terganggunya pelayanan pasien selama dua hari.
Merespon kondisi tersebut, pemerintah melalui BSSN dan Kominfo menginisiasi program “Gerakan Nasional Literasi Keamanan Siber” yang menyasar pelajar, mahasiswa, ASN, hingga pelaku UMKM. Program ini akan diisi dengan pelatihan online, webinar, serta konten edukatif melalui media sosial.
“Transformasi digital tidak cukup hanya dengan teknologi, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan kebiasaan aman dari para penggunanya,” ujar Hinsa Siburian, Kepala BSSN, dalam konferensi pers pagi ini.
Para pakar keamanan siber pun menekankan pentingnya langkah preventif, seperti penggunaan autentikasi dua faktor (2FA), update perangkat lunak secara rutin, dan tidak mudah membagikan data pribadi di internet.
Selain edukasi, pemerintah juga akan memperketat regulasi terhadap perusahaan yang mengelola data publik, termasuk mewajibkan audit keamanan sistem secara berkala.
Dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada layanan digital, keamanan siber kini menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap ekosistem teknologi nasional.